🌘 Sk Pemberhentian Kepala Desa

Contoh SK BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 3: Contoh SK BPD tentang RPJMDes: 4: Contoh SK BPD tentang Persetujuan RKPDes: 5: Contoh SK BPD tentang Persetujuan APBDes: 6: Contoh SK BPD tentang APBDes Perubahan: 7: Contoh SK BPD tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih: 8: Contoh SK BPD tentang Penetapan Kinerja BPD Setelah Kadus menang gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), kini Kepala Desa Kebonagung yang memecat Kadus, Andi Kristiyanto, diberhentikan oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Camat Kajen Agus Purwanto mengatakan SK pemberhentian sementara kepala desa tersebut tertuang dalam SK Bupati Pekalongan Nomor 140/373 TAHUN 2022 10 Contoh SK Kepala Desa [DOWNLOAD doc dan pdf] Jika Anda sedang membutuhkan banyak referensi mengenai contoh SK Kepala Desa, artikel inilah yang sedang Anda cari-cari dan butuhkan. Pasalnya, Kami telah merangkum berbagai contoh SK Kepala Desa dari berbagai sumber terpercaya. Contoh-contoh SK desanya pun rill dan berlaku di desa tersebut. KEPALA DESA MANIIS. Menimbang. : a. Bahwa sehubungan dengan Saudara Abas dan Amir mengundurkan diri dari Jabatannya sebagi Kaur Umum Desa Maniis dan Kepala Dusun Sindanghurip, yang bersangkutan perlu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Kepala Desa; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a diatas untuk tertibnya administrasi i. pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan j. pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara. Pasal 4 Selain jenis pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdapat Pemberhentian Karena Hal Lain, antara lain sebagai berikut: a. ABSTRAK: Untuk melaksanakan Permendagri No. 65 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri No.112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri No.66 Tahun 2017 Pasal 12 tentang Perubahan Atas Permendagri No.82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perda No.7 Tahun 2017 Pasal 113 ayat (4 Namun, selama proses pengangkatan sekretaris desa yang baru pasti ada kekosongan jabatan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa (dalam hal ini sekretaris desa), maka tugas yang kosong dilaksanakan oleh Merujuk definisi tersebut, yang memiliki hak prerogatif hanyalah seorang kepala negara atau presiden. Kepala daerah, baik bupati, gubernur, dan pemimpin daerah otonom lainnya tidak memiliki hak prerogatif, namun dibekali oleh sejumlah kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak Yang menjadi topik pembicaraan adalah terkait adanya perbedaan dan keraguan dalam menafsirkan ketentuan yang mengatur tentang Pemberhentian Kepala Desa sebagaiamana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang .

sk pemberhentian kepala desa